Bebaskan Pendidikan Tinggi Indonesia dari Proses Kapitalisasi

Memperingati Hari Pendidikan Nasional (hardiknas), dunia pendidikan di Indonesia kembali menjadi sorotan. Pendidikan adalah satu dari kebutuhan mendasar manusia sekaligus salah satu pilar bg kemajuan bangsa yg pastinya jd tugas paling penting bg negara. Sebuah bangsa yang besar, mandiri dan terdepan tentu dibangun oleh generasi berkualitas hasil dari pendidikan yang berkualitas. Ya tho?? Dan Sbgai bagian dari civitas akademika,adalah hal wajar kan klo qta turut serta dgn euforia perayaan hardiknas ini?? Atau justru “ah, males ah, lagi bnyak tugas ni,, hardiknas ga hardiknas sama aja kok. Biar pihak yg berwenang aja yg ngurusin”. Wah, ga bisa gitu dunk tmanz, sebagai peserta didik qta kudu bin wajib ikut memikirkan nasib pendidikan di negara qta ke depan. Oks ^_*
Tau kan temanz, pendidikan di negara ini ternyata masih menjadi komoditi yang hanya bisa dinikmati oleh orang-orang tertentu saja, yaitu orang-orang yang bermodal uang dan juga bakat kepintaran. Tak ada tempat bagi si miskin dan orang yang perlu belajar sedikit lebih lama dari yang lain. Biaya pendidikan tinggi yang rata-rata mencapai lebih dari 2 juta per semester secara otomatis telah mengeliminasi kesempatan warga miskin untuk mengeyam pendidikan tinggi. Sedangkan untuk mendapat beasiswa, umumnya ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi seperti nilai rapor yang harus diatas angka tertentu.
Namun biaya yg tinggi tsbt tak sebanding dgn kualitas hasil pendidikan di negeri ini yg sngt memprihatinkan. Seperti yang dilansir ESCAP Population Data Sheet tahun 2006, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada di urutan ke-7 dari 11 negara Asia Tenggara, atau peringkat 108 dari 177 negara di dunia. Dari sisi pembentukan kepribadian pun tak kalah mengenaskan. Pasti sudah tak asing lagi didengar kalau banyak peserta didik (pelajar/mahasiswa) yang terlibat pada pornografi/aksi. Bahkan anak setingkat SD pun sudah berani melakukan pelecehan. Pendidikan agama hanya menjadi sebuah teori dalam mata pelajaran/mata kuliah yang jauh dari penghayatan dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari sehingga produk-produk pendidikan jauh dari karakter generasi harapan sebagai pembangun bangsa.
Upaya Komersialisasi Perguruan Tinggi
Dengan kondisi pendidikan yang memprihatinkan tersebut, justru pemerintah berupaya untuk lepas tangan dalam urusan pendidikan. Ada smcm upaya2 u/ mengkomersilkan pendidikan terutama pd tingkat perguruan tinggi yg bisa dilihat dari beragam UU tentang pendidikan seperti Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) dan Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi (RUU PT). munculnya RUU PT sbgai pengganti UU BHP sebenarnya tidak jauh beda dengan UU BHP, yg pd intinya lembaga pendidikan tinggi diberikan otonomi seluas-luasnya dan meminimalisir peran pemerintah dalam pengaturan penyelenggaraan pendidikan. Seperti yang tercantum pada salah satu pasalnya yaitu pasal 44 yang menyatakan bahwa PTN dan PTN Khusus memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya.
Selain pasal 44 yang patut dipikirkan kembali, pasal 73 juga tidak kalah pentingnya akan mengokohkan jiwa-jiwa sekulerisme dan kapitalisasi pada individu-individu dunia pendidikan. Dimana didalam pasal tersebut dikatakan bahwa Perguruan Tinggi Asing (PTA) dapat membuka Program Studi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bebas untuk bekerjasama dengan PTN dalam mengembangkan kurikulum. Dimana dari kurikulum inilah secara tidak langsung akan mencetak pola pikir ala barat yang sangat kental dengan sekularisme.
Masih dalam pasal yang sama, PTA juga akan bebas untuk melakukan kerjasama dengan PTN dalam pengembangan berbagai penelitian di Indonesia. Jika pemerintah tidak melakukan kontrol terhadap hal ini, maka sudah dapat dipastikan pihak asing dengan leluasanya memonitor setiap potensi strategis negeri ini melalui hasil-hasil penelitian tersebut. Merekalah yang lebih dahulu mengetahui dan mengambil kekayaan strategis tadi dibandingkan pemerintahnya sendiri. Bahkan lebih parahnya, pemerintah tampak tidak acuh dengan hak miliknya sendiri.
Yeah, upaya komersialisasi Perguruan Tinggi di Indonesia memang menjadi sebuah keharusan sebagai bentuk implementasi dari kesepakatan WTO yang memasukkan pendidikan sebagai salah satu sektor jasa yang masuk dalam liberalisasi perdagangan. Setidaknya hal tersebut yang tampak pada beberapa perguruan tinggi negeri ternama saat ini melalui wadah Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Pemerintah harus lepas tangan alias tidak turut campur dalam urusan pendidikan melalui pembentukan UU yang memuluskan program komersialisasi ini.
(sdkt niru gaya detektif niiiie ^_*)  Motif komersialisasi ini dapat dilihat pada tiga hal, yakni Pertama, hasrat mencari uang dan dukungan finansial plus keinginan menggali sumber-sumber pembiayaan alternatif, lewat apa yang kata temen2 qta di universitas Amerika/Eropa disebut sbg an offer of generous research funding in exchange for exclusive patent licensing rights (heuheu tau artinya kan?? Udh mahasiswa kok). Kedua, peluang mengembangkan (baca: menjual) program pendidikan jarak jauh untuk memperoleh keuntungan finansial sebagaimana yang sudah lazim dilakukan di perguruan tinggi di Indonesia. Ketiga, mendapatkan aneka kontrak yang menguntungkan dengan perusahaan/industri melalui pemberian dana, fasilitas, peralatan, bahkan seragam olahraga sebagai imbalan mendapatkan atlet-atlet bertalenta, yang mensyaratkan mereka mengenakan logo perusahaan pemasok dana bagi perguruan tinggi.
Upaya-upaya komersialisasi perguruan tinggi ini tentu membuka peluang sebesar-besarnya bagi asing untuk campur tangan dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk juga menyetir kurikulum. Negara-negara maju yang berkepentingan dalam hal ini, mengingat besarnya jumlah penduduk Indonesia.
Dampak Kapitalisasi pendidikan
Temanz, qta pasti tau klo Pendidikan itu sejatinya a/ mengemban misi u/ mengangkat martabat manusia kepada posisi yang lebih tinggi/mulia. Munculnya beragam UU yang sangat kental nuansa komersil tersebut tentu akan mengalihkan pendidikan dari tujuan mulianya sebagai pembentuk generasi pembangun peradaban negara kepada tujuan ekonomi semata. Selain itu pendidikan hanya akan menjadi ladang untuk memperkaya org2 ber-uang alias org2 kaya saja.
Lebih gawat lg, upaya komersialisasi ini berpeluang memperkuat cengkraman asing di Indonesia. Penanaman ide sekuler dan liberal akan sangat mudah berlangsung secara sistematis. Semua itu bakal menjauhkan peserta didik dari sifatnya sebagai agen perubahan bangsa plus jg bakal menghilangkan aspek kemanusiawian karena pendidikan yang diterima memandang seluruh kehidupan dari sisi materi saja.

Menjawab Permasalahan Pendidikan
Permasalahan pendidikan saat ini tak lain berakar pada bermasalahnya sistem pendidikan yg diterapkan yg diambil dari sistem yg dibuat oleh manusia (kapitalis liberal). So, solusi yang diambil harus mampu menyelesaikan sampai kepada akar masalah yaitu perubahan sistemik.
Pendidikan sudh seharusnya dikembalikan pd fungsinya sbgai pencetak generasi. Dalam konteks ini, harusnya pengaturan pendidikan dikembalikan kpd sistem yg mendorong kpd pencapaian tujuan pendidikan yg seharusnya yaitu Islam. Karena hanya dengan Islam yang dijadikan sebagai sebuah sistem hidup maka kemuliaan sebuah bangsa akan terpancar. Perubahan kepada Islam ini harus dimulai dari perubahan cara pandang terhadap kehidupan (aqidah), karena hal tersebut merupakan asas kehidupan. So, penanaman akidah islam yang kokoh sudah semestinya menjadi agenda utama sejak tingkat pendidikan dasar. Motivasi mencari ilmu akn smkn melejit jka aqidah sdh tertancap pd dirinya sbb Allah telah menjanjikan: …”Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al Mujaadilah:11).
Terjaminnya keberlangsungan sistem pendidikan islam ini hanya akan dapat diwujudkan melalui naungan dari sebuah negara. Karena negaralah yang memiliki kekuatan lebih untuk mengatur kehidupan masyarakatnya. Sehingga tentu saja konteks negara yang dimaksud adalah negara yang juga melandaskan sistem aturan bernegaranya dengan akidah islam bukan berlandaskan kepada kapitalisme atau materi belaka. Dengan demikian untuk mewujudkan negara ini juga membutuhkan perjuangan yang satu, yaitu perjuangan kearah melangsungkan kehidupan islam kembali seperti yang pernah dicontohkan oleh Rasul SAW dan para Khulafaur Rasyidin yang mampu berdiri selama 13 abad. Wallahu’alam.

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s