Adakah Strategi Pendidikan berkualitas pasca Dibatalkan UU BHP?

Pendidikan merupakan upaya sadar, terstruktur, terprogram dan sistematis yang bertujuan membentuk manusia berkepribadian dan berkarakter. Oleh karena itu, Pendidikan merupakan pondasi penting bagi pembangunan masa depan suatu bangsa. Karakter suatu bangsa ditentukan berdasarkan output pendidikannya. Namun, berbagai masalah pendidikan di Indonesia masih menjadi PR besar yang menuntut untuk segera diselesaikan.

Fakta menunjukkan bahwa partisipasi  masyarakat pada semua level pendidikan masih rendah. Hal ini dibuktikan berdasarkan jumlah keluarga miskin yang sulit menyekolahkan anak-anaknya sampai perguruan tinggi. Laporan kompas 16 desember 2006 mencatat masih ada 4,2 juta anak usia sekolah belum pernah sekolah, sekitar 7 % penduduk usia 5 tahun ke atas buta huruf dan angka putus sekolah SD 2,66 % (1,267 juta), SMP 3,5 % (638.056 ribu) serta 67,7 % fasilitas pendidikan di Indonesia rusak. Bahkan baru-baru ini ada seorang juara UN untuk program IPS se-Jawa Timur terancam tidak dapat melanjutkan kuliah dengan alasan biaya (KOMPAS.com 26/04/2010). Itu baru satu, masih ada banyak yang lainnya yang tidak dapat sekolah bahkan untuk tingkat pendidikan dasar.

Sisi lain dunia pendidikan kita menunjukkan fenomena pergaulan bebas dikalangan pelajar (remaja) mengakibatkan mereka terjerumus pada perilaku seks bebas, aborsi, penggunaan narkoba, dan perilaku kekerasan (bunuh diri, tawuran pelajar, perploncoan) hingga tindakan lain oleh siswa yang mengarah pada kriminalitas (pencurian, pemerkosaan, pembunuhan) telah menambah daftar panjang masalah dunia pendidikan negeri ini. Fakta yang sedikit tersebut menunjukkan bagaimana produk pendidikan negeri kita ini. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang sejatinya dipercaya untuk mendidik anak-anak bangsa telah berubah menjadi pabrik penghasil mesin-mesin pekerja dan mesin-mesin perusak.

Ketika BHP disahkan sebagai Undang-undang, banyak kontroversi yang terjadi. Pasalnya UU tersebut akan membuka peluang terjadinya komersialisai pendidikan. Kalau sebelum UU BHP dikeluarkan sudah banyak rakyat miskin tidak bisa sekolah, apalagi setelah ada UU BHP disahkan. Sekalipun dikatakan bahwa UU tersebut justru akan melindungi hak-hak setiap warga Negara untuk mendapatkan pendidikan, tapi nuansa komersial tidak bisa lepas darinya. Setelah berbagai kontroversi, Pada tanggal 31 Maret 2010 kemarin, Undang-undang nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Lantas bagaimana kelanjutan nasib pendidikan di Indonesia??cukupkah UU BHP dibatalkan? Apakah pembatalan UU BHP akan menyelesaikan masalah pendidikan di negeri ini?

Pada dasarnya masalah pendidikan bukan karena ada atau tidaknya UU BHP. Karena faktanya tanpa atau dengan UU BHP masalah pendidikan tidak kunjung selesai. Pendidikan sudah seharusnya dapat dinikamati oleh seluruh warga Negara. Pemerintah sebagai penyelenggara berkewajiban untuk mengatur segala aspek yang berkenaan dengan sistem pendidikan yang diterapkan, bukan hanya persoalan yang berkaitan dengan kurikulum, akreditasi sekolah/PT, metode pengajaran, dan bahan-bahan ajarnya, tetapi juga mengupayakan agar pendidikan dapat diperoleh rakyat secara mudah.

Pendidikan murah dan berkualitas sesungguhnya bukan sekedar khayalan karena kekayaan negeri ini sungguh luar biasa. Indonesia adalah salah satu Negara di Dunia yang memiliki wilayah produktif terluas di Dunia. Wilayah daratan kita adalah 1,9 juta kilometer persegi (atau sekitar 190 juta hektar). Sedang wilayah lautannya termasuk ZEE adalah 5,8 juta kilometer persegi. Wilayah ini terletak di khatulistiwa yang kaya sinar matahari, sekaligus dipersilangan dua benua dan dua samudra yang menjamin tersedianya curah hujan yang cukup. Meski daratan kita tidak seluas Saudi Arabia atau Australia, tapi kita memiliki banyak lahan produktif karena tidak ada gurun pasir atau kutub es yang beku sepanjang tahun. Selain itu, wilayah Indonesia juga merupakan wilayah yang strategis sejak dulu. Para pedagang dari Timur Tengah atau Asia Selatan pasti melalui perairan Indonesia bila akan berdagang ke Asia timur atau ke pantai barat Amerika. Indonesia juga memiliki potensi SDA yang beraneka ragam yang meliputi potensi hutan, laut, sumber daya mineral dan energi. Menurut perhitungan Departemen Kelautan dan Perikanan, potensi lestari ikan tangkap kita adalah 6,4 juta ton pertahun. Selain itu terdapat potensi perikanan budidaya berpuluh kali lipat, di darat dan di pesisir kita sepanjang 95.000 kilometer. Para ahli geologi memastikan bahwa cadangan total minyak kita adalah 86,9 milyar barrel, sehingga dengan penerapan teknologi yang tepat, cadangan yang ssiap diproduksi itu bias bertahan 198 tahun. Gas tersedia 384,7 TSCF (trillion Standard Cubic Feet) dengan produksi 2,95 TSCF per tahun. Batubara tersedia 58 Milyar ton, diproduksi 0,132 milyar ton per tahun.

Jadi sebenarnya tidak ada alasan lagi banyak warga yang tidak dapat sekolah hanya karena biaya. Namun Sistem kapitalisme yang  tengah diterapkan sekarang ini memang memiskinkan orang2 yang memang sudah miskin (bahkan yg tadinya kaya juga bisa jdi miskin) dan mempertebal uang para pemilik modal. Kapitalisme yg merupakan Ideologi (pandangan hidup) telah menjauhkan peran pemerintah dalam pelayanan kpd rakyat. Pemerintah sengaja dibuat tak mampu membiayai urusan rakyat karena sumber2 kekayaan yg dimiliki tak boleh dikelola oleh Negara tapi harus oleh swasta (itu lho contohnya adanya UU Migas, UU Batubara, UU SDA dsb). Oleh karenanya rakyat harus membiayai seluruh keperluannya sendiri, termasuk dalam pendidikan yg juga telah diserahkan kepada swasta sehingga menjadi lahan bisnis dan akhirnya sekali lagi MuaHal!!.

Lain halnya kalo Ideologi Islam yang diterapkan sbgai sistem pemerintahan dalam  bingkai khilafah ‘ala minhaji Nubuwah. gak bakalan ada orang yang gak dapt menikmati pendidikan coz Negara menjadi pihak yang bertanggungjawab atas pemeliharaan urusan2 masyarakat termasuk pendidikan. Islam menetapkan pendidikan sbgai salah satu kebutuhan utama masyarakat yang pemenuhannya menjadi kewajiban Negara. Negara wajib menyediakan pendidikan bagi rakyat secara gratis. Bukan hal yang gak mungkin untuk melakukan itu dalam sistem Islam coz  Islam juga mnetapkan sistem kepemilikan yang menetapkan barang2 tambang dan kekayaan alam lainnya menjadi milik bersama seluruh rakyat yang pengelolaannya diwakilkan kepada Negara, yg seluruh hasilnya dikembalikan kpd rakyat (manifestasi dari sistem Ekonomi Islam). Jadi dgn ketentuan trsbt, Negara akan memiliki dana yang cukup untuk membiayai pelayanan pendidikan gratis secara memadai dan berkualitas. Bahkan gak cuma pendidikan yg bisa gratis, pelayanan umum yg lain juga bisa gratis.  Nah lo, Mw selesai satu masalah tapi tumbuh seribu masalah atau mau semua masalah beres? Ayo2 pilih, contreng yang benar yowww….pilih Islam sebagai Sistem pemerintahan!! Sekarang bukan saatnya lagi memandang Islam hanya sekedar Ibadah Ritual, tp skrg saatnya menjadikan Islam sbgai Sistem Hidup. Ok CoY!!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s